PENGERTIAN PENETAPAN BATAS TANAH

Kegiatan-kegiatan administrasi negara tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan administrasi biasa (non-yuridis) atau perbuatan-perbuatan hukum administrasi (yuridis) yang secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum. Selanjurnya di sini yang dibicarakan hanya terbatas kepada perbuatan-perbuatan hukum administrasi saja yang di antaranya berupa penetapan.

Menurut Rusmadi Murad (1991:2) bahwa :”penetapan adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu”.

Penetapan yang dimaksud di sini terbatas pengertiannya, hanya terhadap penetapan yang dibuat oleh Badan Administrasi Negara oleh karena Badan Yudikatif maupun Legislatif juga mengeluarkan penetapan-penetapan, misalnya penetapan waris, wali dan sebagainya termasuk juga penetapan batas tanah. Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu dan tetap berpedoman pada asas penetapan batas tanah yaitu asas contradiction delimenteri di mana dalam penetapan batas tanah harus dengan persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut.

Dalam petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, bahwa penetapan batas tanah adalah sebagai berikut :

Penetapan Batas Tanah merupakan penunjukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda batasnya yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah atau kuasanya dan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah atau kausanya di bidang tanah yang berbatasan dengan didampingi oleh pejabat yang berkompeten. Penetapan Batas Tanah terdiri dari penetapan batas tanah hak dan penetapan batas tanah negara.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share

Sign up here with your email